Senin, 14 Juni 2010

Korupsi Berbuah Kemiskinan



Di tengah genderang perang melawan korupsi yang ditabuh pemerintah, Indonesia masih dipersepsikan sebagai negara terkorup di Asia Pasifik.

Hal itu tecermin dari hasil riset lembaga The Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang diumumkan baru-baru ini.

Lembaga ini menilai tingkat korupsi di semua tingkatan pemerintahan di Indonesia belum bisa dikendalikan.


Sebagaimana diberitakan Harian Umum Koran Jakarta (9/3), hasil survei tersebut memberikan Indonesia nilai 9,07 dari maksimal 10 sebagai negara yang paling korup pada survei 2010. Skor tersebut naik dari 7,69 berdasarkan survei tahun lalu.

Di tempat kedua sebagai negara terkorup adalah Kamboja, diikuti Vietnam, Filipina, Thailand, India, China, Malaysia, Taiwan, Korea Selatan, Makao, Jepang, AS, Hong Kong, dan Australia.

Dalam istilah Bank Dunia, korupsi bisa dikatakan sebagai penyalahgunaan kewenangan publik untuk memperoleh keuntungan pribadi (the abuse of public office for private gain).

Dengan lain kata, dalam konteks kebijakan publik, kebijakan yang semestinya untuk kepentingan publik, pada praktiknya justru merugikan publik.

Dengan demikian, tidak berlebihan apabila kita menginginkan pencegahan korupsi, maka yang terpenting dilakukan adalah dengan berupaya meningkatkan kualitas kebijakan publik.

Lahirnya sebuah kebijakan publik sesungguhnya tidak terlepas dari sebuah tarik-menarik kepentingan. Idealnya, kepentingan tersebut adalah yang mewakili kepentingan rakyat. Namun, pada kenyataannya para pengambil kebijakan bukanlah sosok seperti itu.

Mereka memiliki agenda masing-masing yang bermain di arena public policy, tempat agenda tersebut utamanya tidak jauh dari kepentingan ekonomi.

Pada kondisi tersebut, sebagaimana diungkapkan Kotari (1976), negara berubah menjadi governance as private enterprise.

Dalam situasi seperti ini, sistem politik telah memperlakukan politik dan administrasi negara layaknya kegiatan usaha swasta.

Karena itu, kalkulasi bisnis kerap dijadikan dasar pengambilan sebuah kebijakan publik. Beranjak dari realitas tersebut, Olson (1982) mencetuskan konsep distributional coalition.

Koalisi ini merupakan suatu jaringan mirip kartel (cartel-like network) yang memiliki tujuan maraup rente ekonomi semaksimum mungkin bagi para anggota kartel, yakni kalangan penguasa dan pengusaha yang korup.

Perilaku mereka sudah pasti akan mengorbankan kepentingan publik, sebab apa pun bentuknya kegiatan pencarian rente ekonomi (rent-seeking activity) adalah kegiatan yang secara sosial tidak produktif.

Dalam konteks makro, aktivitas tersebut mengakibatkan perekonomian tidak efisien (high cost economy).

Dengan demikian, proses politik dalam suatu negara—sebagaimana diungkapkan pencetus teori public choice JM Buchanan dan kawan-kawan—merupakan suatu proses yang disebut sebagai a complex competitive game.

Dalam proses politik ini para aktor ekonomi berupaya untuk mempertahankan dan meluaskan kepentingannya.

Aktor-aktor ekonomi yang kuat dan menguasai dana berlimpah dapat melakukan kegiatan lobbying untuk memengaruhi para pengambil kebijakan. Menurut berbagai studi, terdapat hubungan searah antara tingkat korupsi dan kemiskinan.

Dengan demikian, bagi Indonesia yang ikut menadatangani deklarasi Millennium Development Goals (MDGs)—yang salah satu targetnya adalah menghapus kemiskinan, jangan berharap akan bisa mencapai MDGs pada 2015 apabila pemerintah tidak serius memberantas korupsi.

Begitupun ambisi pemerintah untuk menekan angka hingga 8-10 persen pada 2014 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap II Periode 2010-2014, jelas akan susah tercapai bila korupsi masih merajalela.

Pada 2009, tingkat kemiskinan sebbesar 14,15 persen, hanya turun sedikit bila dibanding 2005 dengan tingkat kemiskinan sebesar 15,97 persen. Padahal, RPJMN sebelumnya (2005 – 2009), menargetkan tingkat kemiskinan pada 2009 sebesar 8,2 persen.

Sementara pada 2010, Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi angka kemiskinan tidak akan jauh berbeda dengan tahun lalu.

Hal ini sejalan dengan prediksi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang menyebutkan tingkat kemiskinan pada 2010 sebesar 14 persen..

Tapi dilihat dari jumlahnya, penduduk miskin pada 2010 bertambah 200.000 jiwa sehingga secara akumulatif menjadi 32,7 juta jiwa.

Fakta itu menunjukan betapa pemberantasan kemiskinan di Indonesia terkesan lambat, bahkan cenderung jalan di tempat.

Kebijakan dan program untuk mereduksi kemiskinan, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak ada artinya apabila tidak ada upaya untuk memastikan para pengambil kebijakan dan aparat birokrasi tidak menyalahgunakan kekuasaan dan wewenangnya.

Oleh karena itu, selain berupaya menegakkan hukum, pemerintah juga harus menjamin terlaksananya good governance.

Tegaknya supremasi hukum hanyalah salah satu dari prinsip-prinsip good governance. Prinsip yang lainnya di antaranya adalah adanya partisipasi masyarakat dan transparansi dalam setiap proses pembuatan kebijakan publik.

Adanya partisipasi dan transparansi tersebut diharapkan dapat menimbulkan tradisi kebijakan publik yang bersih, yaitu kebijakan publik yang punya hubungan organik dengan masyarakat yang dilayaninya.

Dengan adanya kebijakan publik yang bersih akan menutup semua pintu masuk bagi para free raider yang selama ini memboncengi kebijakan- kebijakan publik.

Untuk itu, perlu adanya kepemimpinan politik yang responsif (responsive political leadership) dan accountable terhadap rakyat. Dengan demikian, kunci pemberantasan korupsi ada di tangan para pemimpin politik.

Penulis adalah pengamat ekonomi dan kebijakan publik.

Alumnus FE Unila dan Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP) FEUI.
Ukay Karyadi


1 komentar:

  1. Hard Rock International to begin operations at Hard Rock Casino
    › sports-betting 수원 출장마사지 › sports-betting 경기도 출장마사지 Feb 4, 2021 — Feb 4, 2021 The 수원 출장샵 Hard Rock Casino 바카라 in Lake Tahoe, Nev. announced the company has officially 구미 출장안마 opened its Hard Rock brand in the state of Nevada.

    BalasHapus